Pemkab Batu Bara Usulkan UMK 2018, Rp 2.722.640 Reviewed by Momizat on . Batu Bara,Sumatera Utara - Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2018, naik menjadi Rp2.722.640 dari semula sebesar Rp2.504.49 Batu Bara,Sumatera Utara - Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2018, naik menjadi Rp2.722.640 dari semula sebesar Rp2.504.49 Rating: 0

Pemkab Batu Bara Usulkan UMK 2018, Rp 2.722.640

Pemkab Batu Bara Usulkan UMK 2018, Rp 2.722.640

Batu Bara,Sumatera Utara –¬†Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2018, naik menjadi Rp2.722.640 dari semula sebesar Rp2.504.499.

Usulan UMK tersebut berdasarkan hasil keputusan rapat antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara dengan Dewan pengupahan daerah (Depeda), serta unsur Serikat Pekerja, unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan unsur terkait di Aula Buffet Mangga, Kecamatan Sei Suka, Batu Bara, yang diselenggarakan Senin s/d Selasa (6-7/11).

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batu Bara Sailan Nasution sebelum menetapkan UMK 2018 sebesar Rp2.722.640 untuk diusulkan, Dinas Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Daerah telah melakukan survai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara benar, sehingga kita menemukan angka yang akurat. KHL sendiri menjadi dasar untuk menetapkan UMK secara benar.

“Sampai sekarang kita masih berpedoman pada PP 78/ 2015 sebagai untuk menetapkan UMK dalam menentukan besaran UMK, kita telah melakukan kajian dan survei KHL secara benar sehingga menemukan angka yang akurat. Setelah ini hasil rapat akan kita bawa ke provinsi untuk disetujui dan dapat diimpelementasikan kepada masyarakat,” kata Sailan.

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Batu Bara, Suheri mengungkapkan, kalau ditanya secara jujur, pihaknya selaku buruh tidak puas dan berharap UMK di atas Rp2.722.640. tetapi dalam menetapkan besaran tersebut, mengacu pada PP 78/ 2015, harus dipatuhi.

“Kalau ditanya ya kita gak puas, kalau kita minta naik 15 % dari UMK tahun lalu, Karena kita taat hukum, taat aturan, ya kita jalankan. acuan dan pedoman kita kan PP 78 tahun 2015,” ujar Suheri.

Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Batu Bara, Abdul Azis Ulung mengatakan, karena  berdasarkan PP 78/ 2015, penetapan UMK Batu Bara 2018 sebesar Rp2.722.640 harus dipatuhi.

Menurutnya, lambatnya pertumbuhan industri dan investasi di Kabupaten Batu Bara disebabkan belum jelasnya rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di samping itu, masih banyak infrastruktur yang harus diperbaiki khususnya akses jalan.¬†¬† “Pemangku kepentingan di Batu Bara sepertinya belum mendukung hadirnya investasi,” ungkapnya.¬†¬†¬†

Pesaing kita bukan lagi antar kabupaten/kota, tapi sudah tingkat Asean seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Kalau cara pikir tidak diubah, maka kita akan tertinggal jauh. 0rang datang ke Batu Bara bawa duit, jadi kalau orang ragu-ragu, cemana mau berinvestasi, kita harus mampu meyakinkan orang. Mulai dari berdirinya Kabupaten Batu Bara, sampai saat ini belum ada investasi skala besar yang masuk. Pertanyaannya, itu salah siapa,”tanya Abdul Azis.

 

Sumber : Andalas

Tinggalkan Komentar

Copyright PEMKAB BATU BARA © 2014 Hak Cipta di Lindungi Pemerintah. Ini situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari BAPPEDA Kab. BATUBARA. Apabila terdapat data elektronik bassed yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.

Translate ¬Ľ
Kembali ke atas