MUSRENBANG Provinsi Sumatera Utara Reviewed by Momizat on . Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Armida S. Alisjahbana, MA menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (30/03), pukul 09. Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Armida S. Alisjahbana, MA menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (30/03), pukul 09. Rating: 0

MUSRENBANG Provinsi Sumatera Utara

MUSRENBANG Provinsi Sumatera Utara

Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Armida S. Alisjahbana, MA menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (30/03), pukul 09.00 WIB – selesai, di Medan, Sumatera Utara. Acara ini dibuka oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara Syamsul Arifin dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Dr. Ir. Max. H. Pohan, CES, MA; Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas

Ir. Arifin Rudiyanto, MSc., Ph.D; Kepala Biro SDM merangkap sebagai Plt. Kepala Pusbindiklatren Bappenas Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA; perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri; perwakilan dari Kementerian Keuangan; Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Sumatera Utara; perwakilan dari Muspida dan SKPD se-Provinsi Sumatera Utara; serta perwakilan dari akademisi, LSM, ataupun organisasi masyarakat lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Melalui forum Musrenbang ini diharapkan terjadi kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Prof. Armida mengatakan RPJMN 2010-2014 yang merupakan tahapan kedua dari RPJPN 2005 – 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pemerintah di semua tingkatan untuk melaksanakan pembangunan selama lima tahun mendatang, dan di dalamnya telah ditetapkan bahwa Visi Indonesia tahun 2014 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.” Upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Upaya tersebut memerlukan dukungan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Untuk mewujudkannya, penguatan triple track strategy (pro growth, pro job, and pro poor) akan dilanjutkan disertai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Selanjutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan perlunya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi era perdagangan bebas negara ASEAN-China serta menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mempersiapkan dukungan infrastruktur, institusi keuangan (perbankan) dan yang paling penting adalah menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, mengacu kepada arah pembangunan RPJMN ke-2 (2010-2014) yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN maka sementara telah dirumuskan Rancangan Tema RKP 2011 yaitu PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAN DAERAH.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014, maka arah pengembangan Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari wilayah Sumatera selama kurun 2010-2014 adalah: (1) pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan; (2) pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut; (3) pengembangan gugus (cluster) industri unggulan; (4) pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional; (5) pengembangan industri pariwisata alam dan budaya; (6) pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi; (7) penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera; (8) pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN; (9) peningkatan program penanggulangan kemiskinan; (10) reformasi birokrasi dan tata kelola; (11) pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional; serta (12) pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Kinerja Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, masih perlu ditingkatkan. Jumlah pengangguran terbuka di tahun 2009 tercatat sekitar 521 ribu jiwa atau sebesar 8,3 persen dari total angkatan kerja, dengan jumlah pengangguran terbanyak berada di perkotaan. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sekitar 1,5 juta jiwa atau sebesar 11,51 persen dari total penduduk Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di perdesaan.

Selain itu, Prof. Armida juga menjelaskan beberapa hal terkait Rencana Aksi kesinambungan rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun 2010-2012. Dalam Rencana Aksi tersebut terdapat 3 (tiga) agenda utama dari kesinambungan rekonstruksi, yang terdiri dari (1) penuntasan sasaran rekonstruksi yang belum tercapai; (2) operasionalisasi dan pemeliharaan; serta (3) fungsionalisasi aset yang telah dibangun selama tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan kesinambungan rekonstruksi di Kepulauan Nias tahun 2010 hingga 2012 perlu didukung bersama melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan dan didorong agar dapat terlaksana secara baik dan berkelanjutan.

(Humas)

Tinggalkan Komentar

Copyright PEMKAB BATU BARA © 2014 Hak Cipta di Lindungi Pemerintah. Ini situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari BAPPEDA Kab. BATUBARA. Apabila terdapat data elektronik bassed yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.

Translate »
Kembali ke atas