RPJMD – Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 – 2018 Reviewed by Momizat on . 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemer 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemer Rating:

RPJMD – Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 – 2018

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

  • Version
  • Download
    993
  • File Size
    5.64 MB
  • File Count
    1
  • Create Date
    18 Juni 2015
  • Last Updated
    24 Juni 2016

RPJMD – Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 – 2018

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

RPJMD sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, RPJMD Kabupaten Batu Bara tahun 2013-2018 merupakan penjabaran periode ke II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 (dua puluh) tahun

Selain itu RPJMD juga merupakan penjabaran RPJM Nasional/Provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, agar saling mendukung dan menghindari tumpang tindih. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara H.OK. Arya Zulkarnaen, SH,MM dan H. Harry Nugroho, ST Periode 2013 – 2018 pada tanggal 24 Desember 2013 Maka RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD Kabupaten Batu Bara dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2013-2018.

RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2018, disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Batu Bara, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Batu Bara dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya.

Proses penyusunan RPJMD, di awali dari penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dari rancangan awal tersebut di bahas dalam acara Musrenbang RPJMD yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musrenbang RPJMD untuk dijadikan dasar perumusan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD tersebut di konsultasikan kepada pemerintah Provinsi (Gubernur). Penyampaian raperda tentang RPJMD kepada DPRD disertai lampiran rancangan akhir RPJMD, berita acara kesepakatan hasil musrenbang dan surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD untuk mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan menjadi Perda tentang RPJMD.

Copyright PEMKAB BATU BARA © 2014 Hak Cipta di Lindungi Pemerintah. Ini situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari BAPPEDA Kab. BATUBARA. Apabila terdapat data elektronik bassed yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.

Translate »
Kembali ke atas