Bupati Batubara Hadiri Seminar Koalisi Industria Reviewed by Momizat on . BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain, SH MM menghadiri seminar Koalisi Industrialisasi Sumatera Utara yang digelar Fakultas Ekonomi Universitas Sumat BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain, SH MM menghadiri seminar Koalisi Industrialisasi Sumatera Utara yang digelar Fakultas Ekonomi Universitas Sumat Rating: 0

Bupati Batubara Hadiri Seminar Koalisi Industria

Bupati Batubara Hadiri Seminar Koalisi Industria

BATUBARA – Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain, SH MM menghadiri seminar Koalisi Industrialisasi Sumatera Utara yang digelar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) di Hotel Sapadia Pematang Siantar.

Kabupaten Batubara pendukung utama program MP3EI, maka penetapan Presiden SBY terhadap daerah itu sebagai salah satu pelabuhan internasional dinilai tepat sebab geografisnya sangat strategis berada dijalur perdagangan nasional dan internasional untuk memperlancar pergerakan arus barang secara efektif dan efisiensi.

Rencana pengembangan pelabuhan internasional di Kuala Tanjung juga disesuaikan dengan Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Bupati Batubara H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM mengatakan kepastian hukum tentang lokasi kawasan pelabuhan internasional mutlak diperlukan sebagai salah satu persyaratan pembangunan sekaligus untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi laut yakni pelabuhan laut internasional di Kuala Tanjung yang sudah ditetapkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional (SLN).

Pembangunan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung masih mengalami kendala akibat SK No. 44 tentang Kehutanan yang dinilai tidak tepat lagi untuk dikenakan di Batubara sebab sejak dahulu daerah itu sudah menjadi wilayah pemukiman masyarakat termasuk berdirinya Istana Raja Lima Laras.

Penyelarasan dan sinkronisasi antara Peraturan Perundangan tentang hutan di Batubara baik antar Menteri/Lembaga maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan hal penting untuk dilakukan, agar terjadi keselarasan Peraturan Perundangan yang diterbitkan.

Bupati minta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan segera memastikan serta menerbitkan keputusan perubahan tentang status kawasan hutan untuk diubah menjadi kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) agar Investor tidak lagi ragu-ragu menanamkan modalnya di Batubara. (sumber: Analisa – ap)

Tinggalkan Komentar

Copyright PEMKAB BATU BARA © 2014 Hak Cipta di Lindungi Pemerintah. Ini situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari BAPPEDA Kab. BATUBARA. Apabila terdapat data elektronik bassed yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.

Translate »
Kembali ke atas