Bappeda Batu Bara Rumuskan Lima Prioritas Pembangunan Tahun 2019 Reviewed by Momizat on . BATU BARA - Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batubara Tahun 2019 ditekankan pada 5 prioritas pembangunan daerah. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kabupat BATU BARA - Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batubara Tahun 2019 ditekankan pada 5 prioritas pembangunan daerah. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kabupat Rating: 0

Bappeda Batu Bara Rumuskan Lima Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Bappeda Batu Bara Rumuskan Lima Prioritas Pembangunan Tahun 2019

BATU BARA – Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batubara Tahun 2019 ditekankan pada 5 prioritas pembangunan daerah.

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara Ahmad Ensten, S.Ag, M.Si melalui  Sekretarisnya Muhammad Saleh SE, M.Si pada acara forum perangkat daerah dan penyusunan rencana kerja 2019 di aula Bappeda Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh, Senin (11/3).

Adapun 5 prioritas pembangunan Kabupaten Batubara Tahun 2019 adalah meliputi Pembangunan Infrastruktur Bekelanjutan (PIB -red), peningkatan nilai tambah ekonomi melalui bidang Pertanian,  industri,  pariwisata dan jasa produktif.

Selain itu peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan melalui perwujudan pelayanan dasar yang merata. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan energi serta sumber daya air dan kelima peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Rapat yang dihadiri pimpinan 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dan 7 Camat se Kabupaten Batu Bara atau yang mewakili, menghadirkan seorang narasumber yakni Toshida Sary selaku Kepala Sub Bidang Pencegahan (KASUBBGA) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK -red) perwakilan Propinsi Sumut, berlangsung hingga Selasa (12/3/2018).

Dijelaskan Ahmad Ensten, forum perangkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman  target kinerja sasaran program dan kegiatan,  lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

Yoshida Sary sebagai KASUBBGA KPK perwakilan Propinsi Sumatera Utara dalam paparannya menerangkan, secara rinci usulan program mulai dari murenbang desa serta cara menginput data.  Dijelaskan Yoshida pada rancangan program kegiatan OPD harus dilaksanakan tahapan dalam pengisian Renja (rencana kerja).

Tahapan dimulai dari Bappeda mengisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah -red), selanjutnya Bappeda memasukkan progran RPJMD, untuk kemudian OPD mengisi Ekstra OPD. Selanjutnya Bappeda melakukan input pagi diikuti usulan nama kegiatan yang diusulkan OPD ke Bappeda. Bappeda selanjutnya akan melakukan verifikasi usulan kegiatan OPD dan terakhir OPD dapat melakukan input renja.

 

 

Sumber: MitraSimalungun.com

Tinggalkan Komentar

Copyright PEMKAB BATU BARA © 2014 Hak Cipta di Lindungi Pemerintah. Ini situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari BAPPEDA Kab. BATUBARA. Apabila terdapat data elektronik bassed yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.

Translate »
Kembali ke atas